Singgahlah ke Danau Tahai

Terletak sekitar 30 kilometer dari Palangkaraya, Danau Tahai merupakan danau alam. Danau ini terbentuk karena adanya perubahan aliran sungai Kahayan.

Keunikan Danau Tahai adalah pada airnya. Air danau ini berwarna merah. Para pakar biologi menyatakan warna merah terjadi karena dasar danau itu dipenuhi oleh akar-akar gambut. Di pinggir danau ini terdapat sejumlah rumah khas suku Dayak, yang berdiri di atas tonggak kayu yang disebut lanting.

Tak sulit untuk menjangkau danau itu. Danau ini terletak di pinggir jalan raya jurusan Palangkaraya—Sampit. Jika pun tak membawa mobil pribadi, mereka yang akan ke danau ini bisa memakai angkutan kota/kendaraan umum yang tersedia 24 jam. Kendaraan umum jurusan Palangkaraya-Sampit. Pengunjung turun di Desa Tahai dan kemudian, dengan berjalan kaki, bisa sampai ke danau ini.

Dinas Pariwisata Kalteng berupaya menjadi danau ini sebagai wisata keluarga seperti halnya telaga Sarangan di Jawa Timur (danau yang terletak di Kabupaten Magetan dekat Kota Madiun). Sejumlah sarana wisata dibangun untuk menarik pengunjung, seperti misalnya, sepeda air (sepeda angsa), perahu dayung dam perahu motor, rumah makan, dan juga penginapan.

 

KPK Soroti Tambang Batu Bara

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah persoalan pengelolaan mineral dan batu bara oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota/Kabupaten Kalten.

Permasalahan tersebut menyangkut tentang jumlah ijin usaha (IUP) pertambangan yang berbeda antara pemerintah pusat dan kabupaten, perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya, adanya tumpang tindih lahan hingga belum adanya laporan dari Kabupatan menyangkut data lahan kepada Pemerintah Pusat.

Dari 1 April hingga 2 April lalu, KPK melakukan supervisi dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng berkaitan dengan masalah pertambangan. Acara ini merupakan kelanjutan dari rapat 12 gubernur provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam pada 7 Februari lalu di kantor KPK, Jakarta.

Menurut Ketua Tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria, ada banyak masalah dalam pengelolaan pertambangan yang mesti dibenahi agar pemanfaatan tambang dapat optimal dan sesuai aturan. Pihaknya, kata Dian, mendorong terciptanya tata kelola pertambangan mineral dan pertambangan yang efektif.

KPK memaparkan sejumlah permasalahan, antara lain, perbedaan data ijin usaha pertambangan antara data dari Ditjen Minerba dan data dari Pemerintah Daerah.

Data Ditjen Minerba menunjukkan adanya 866 IUP di Kalimantan Tengah. Tapi dari data pemerintah daerah menunjukkan adanya 983 IUP. “Terjadi selisih 117 IUP yang perlu diverifikasi lagi keberadaannya,” kata Dian.

Kabupaten Pulang Pisau, misalnya, berdasarkan data Ditjen Minerba terdapat 17 IUP, tapi data pemerintah daerah menunjukkan adanya 71 IUP. Di Kabupaten Barito Utara data Ditjen Minerba 194 IUP, sedang data pemerintah daerah ada 239 IUP.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng, Syahril Tarigan menyatakan, selisih jumlah IUP antara Ditjen Minerba dan pemerintah daerah terjadi karena saat koordinasi pengumpulan data memang ada ketidakseragaman. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara Timur, Mulyadi mengakui adanya perbedaan data IUP antara Ditjen Minerba dan pemerintah daerah (Plngnews/Kompas).